Kabar Gembira

Pemerintah Angkat 350 Ribu CPNS Baru


JAKARTA- Pemerintah akan mengangkat 350 ribu CPNS baru pada tahun 2010 ini. Jumlah itu terdiri dari sisa honorer yang memenuhi PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007 sebanyak 104 ribu, 100 ribu honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah, dan 150 ribu pelamar umum.

Pengesahan RPP

RPP Pengangkatan Guru Rampung Akhir Bulan

JAKARTA _ Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pengangkatan guru menjadi PNS ditarget selesai akhir bulan ini.
Ketua Tim Ad Hoc Panitia Kerja (Panja) Gabungan Tenaga Honorer DPR Rully Chairil Azwar menjelaskan, pihaknya hingga kini masih menunggu hasil verifikasi data tenaga honorer dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Pertanian, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Resume Info PHSNI Kabupaten Sragen

Berdasarkan informasi dari Ketua Komisi X DPR-RI sekaligus ketua Panja Rully Chairul Azwar ada sekitar 104.000 tenaga honorer yang sudah masuk database BKN yang belum diangkat tetapi sudah memenuhi persyaratan tentang usia, tingkat pendidikan dan lama mengajar. Selain itu ada 464.083 GTT (Tenaga pengajar di instansi pemerintah), 11.675 orang guru bantu dan GTY, dan 68.157 guru honorer daerah (Honda). Sehingga jumlah yang ada diluar GTY 636.240 orang.

Resume Hasil Audensi Di Kementrian PAN dan BR Tanggal 28 Januari 2010

Resume Hasil Audensi Di Kementrian PAN dan BR Tanggal 28 Januari 2010  

1. GTT APBN/APBD yang masuk dalam PP No 48 tahun 2005 jo 43 tahun 2007 akan diseleksi administrasi lagi. (Bagi guru bantu dengan verifikasi dan validasi data karena SK bodong)
2. GTT yang teranulir dan GTT non APBN/APBD akan diadakan validasi SK sesuai  identitas diri masing-masing.

Pemkab Janjikan SK bagi 2.393 Honorer
Rabu, 18/11/2009 11:00 WIB - yok


SRAGEN(Joglosemar): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen berjanji akan mengakomodasi tuntutan para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) dengan membuatkan Surat Keterangan (SK) Bupati tentang status mereka sebagai honorer yang digaji dari APBD. Langkah ini untuk memenuhi tuntutan GTT/PTT terkait kejelasan nasib mereka.