Pemkab Janjikan SK bagi 2.393 Honorer
Rabu, 18/11/2009 11:00 WIB - yok
SRAGEN(Joglosemar): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen berjanji akan mengakomodasi tuntutan para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) dengan membuatkan Surat Keterangan (SK) Bupati tentang status mereka sebagai honorer yang digaji dari APBD. Langkah ini untuk memenuhi tuntutan GTT/PTT terkait kejelasan nasib mereka.
“Kami akan segera koordinasi dengan Dinas Pendidikan soal nama-nama honorer yang masuk data base. Setelah itu, mereka akan dibuatkan SK Bupati yang menerangkan bahwa mereka adalah honorer yang mendapat honor dari APBD,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Wahyu Widayat kepada Joglosemar Selasa (17/11).
Wahyu mengakui, selama ini nasib para honorer tersebut memang masih terkatung-katung. Hal ini karena adanya aturan dalam PP 48/2005 yang mencantumkan bahwa honorer yang bisa diangkat menjadi PNS adalah mereka yang digaji dari APBD maupun APBN.
“Terus terang soal pemberkasan PNS sepenuhnya kewenangan pusat. Daerah hanya memfasilitasi saja. Maka dari itu, adanya SK ini kemungkinan bisa membuka peluang mereka untuk bisa diangkat PNS. Namun, semua tetap tergantung pada peraturan pemerintah. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan daerah lain untuk mengawal dan mendesak adanya revisi PP 48/2005 ini,” ujarnya.
Mengenai jumlah GTT/ PTT di Sragen saat ini, Wahyu mengungkapkan, saat ini jumlah honorer dari kalangan GTT/PTT terdapat sebanyak 2.392 orang. Dari jumlah tersebut, 1.792 orang memenuhi syarat B (digaji dari sumber dana diluar APBD/APBN) dan 600 sisanya honorer yang berusia di atas 40 tahun. Data tersebut merupakan hasil pendataan tahun 2005 yang dijadikan database honorer daerah maupun BKN pusat.
“Untuk tunjangan, kami akan mengupayakan adanya kenaikan alokasi sehingga seluruh honorer yang masuk database bisa mendapat jatah tunjangan insentif atau fungsional,”terang dia.
Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen Aris Surawan berharap Pemkab bisa merespons apa yang menjadi tuntutan FG/PTT. Mengingat keberadaan honorer terutama dari kalangan guru turut memberi andil besar dalam mencerdaskan generasi muda.
“Apalagi mayoritas diantaranya sudah berusia di atas kepala tiga dan mengabdi puluhan hingga belasan tahun. Sudah sewajarnya kalau mereka juga diperhatikan,” ujarnya. (yok)
Rabu, 18/11/2009 11:00 WIB - yok
SRAGEN(Joglosemar): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen berjanji akan mengakomodasi tuntutan para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) dengan membuatkan Surat Keterangan (SK) Bupati tentang status mereka sebagai honorer yang digaji dari APBD. Langkah ini untuk memenuhi tuntutan GTT/PTT terkait kejelasan nasib mereka.
“Kami akan segera koordinasi dengan Dinas Pendidikan soal nama-nama honorer yang masuk data base. Setelah itu, mereka akan dibuatkan SK Bupati yang menerangkan bahwa mereka adalah honorer yang mendapat honor dari APBD,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen, Wahyu Widayat kepada Joglosemar Selasa (17/11).
Wahyu mengakui, selama ini nasib para honorer tersebut memang masih terkatung-katung. Hal ini karena adanya aturan dalam PP 48/2005 yang mencantumkan bahwa honorer yang bisa diangkat menjadi PNS adalah mereka yang digaji dari APBD maupun APBN.
“Terus terang soal pemberkasan PNS sepenuhnya kewenangan pusat. Daerah hanya memfasilitasi saja. Maka dari itu, adanya SK ini kemungkinan bisa membuka peluang mereka untuk bisa diangkat PNS. Namun, semua tetap tergantung pada peraturan pemerintah. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan daerah lain untuk mengawal dan mendesak adanya revisi PP 48/2005 ini,” ujarnya.
Mengenai jumlah GTT/ PTT di Sragen saat ini, Wahyu mengungkapkan, saat ini jumlah honorer dari kalangan GTT/PTT terdapat sebanyak 2.392 orang. Dari jumlah tersebut, 1.792 orang memenuhi syarat B (digaji dari sumber dana diluar APBD/APBN) dan 600 sisanya honorer yang berusia di atas 40 tahun. Data tersebut merupakan hasil pendataan tahun 2005 yang dijadikan database honorer daerah maupun BKN pusat.
“Untuk tunjangan, kami akan mengupayakan adanya kenaikan alokasi sehingga seluruh honorer yang masuk database bisa mendapat jatah tunjangan insentif atau fungsional,”terang dia.
Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen Aris Surawan berharap Pemkab bisa merespons apa yang menjadi tuntutan FG/PTT. Mengingat keberadaan honorer terutama dari kalangan guru turut memberi andil besar dalam mencerdaskan generasi muda.
“Apalagi mayoritas diantaranya sudah berusia di atas kepala tiga dan mengabdi puluhan hingga belasan tahun. Sudah sewajarnya kalau mereka juga diperhatikan,” ujarnya. (yok)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar